Sebanyak 37 delegasi dari 18 negara yang tergabung dalam International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) melakukan kunjungan ke Dusun Empol Utara, Desa Cendimanik, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Kamis (16/10/2025). Mereka meninjau langsung implementasi alat Early Warning System (EWS) yang dikembangkan melalui kerja sama antara Palang Merah Indonesia (PMI) dan mitra internasional.
Kunjungan ini menjadi bentuk pengakuan internasional terhadap keberhasilan NTB dalam membangun sistem mitigasi bencana berbasis masyarakat. Ketua PMI NTB dr. Lalu Herman Mahaputra atau yang akrab disapa Dokter Jack menjelaskan, Kecamatan Sekotong dipilih karena wilayah ini termasuk kawasan rawan bencana, khususnya banjir rob dan tsunami.
“Di Sekotong sudah terpasang tiga alat EWS yang bekerja dengan sensor pendeteksi perubahan debit air laut. Jika terjadi peningkatan signifikan, sinyal akan dikirim ke BMKG dan dinas terkait untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat,” kata Dokter Jack.
Selain meninjau sistem peringatan dini, para delegasi juga melihat langsung lokasi penanaman mangrove yang telah dijalankan sejak 2013 sebagai bagian dari upaya mitigasi alami terhadap abrasi dan banjir pesisir. Mereka juga turut menanam pohon di lahan yang disiapkan sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut.
Perwakilan IFRC, Under Secretary General for Humanitarian Diplomacy and Digitalization, Nena Stoiljkovic, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang kuat antara PMI, pemerintah daerah, dan masyarakat.
“Kami berterima kasih bahwa bantuan yang kami berikan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana,” ujarnya.
Relawan PMI Lombok Barat, Ahyar, menyebutkan bahwa sebelum adanya alat EWS, informasi kebencanaan sulit disampaikan secara cepat kepada masyarakat. Kini, edukasi dan penyebaran informasi lebih mudah dilakukan. Meski begitu, Ahyar mengakui masih ada kendala teknis.
“Masalah utama saat ini adalah sinyal yang belum stabil. Jika bisa didukung dengan pembangunan BTS di wilayah sekitar, maka EWS bisa berfungsi lebih maksimal,” jelasnya.
Ketua PMI Lombok Barat, Haris Karnain, menambahkan bahwa sistem deteksi banjir juga telah dipasang di aliran sungai yang rawan banjir bandang.
“Program ini sudah berjalan tiga bulan terakhir. Dengan alat ini, masyarakat bisa mendapat peringatan dini dan melakukan evakuasi mandiri sebelum bencana terjadi,” ungkap Haris.
Menurut Haris, Provinsi NTB menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang telah membentuk Kelompok Kerja Aksi Antisipasi Bencana (Pokja AA) berbasis komunitas.
“Implementasi mitigasi bencana di NTB bersifat bottom-up, berasal dari inisiatif masyarakat sendiri, dengan dukungan regulasi dari pemerintah desa. Ini yang menjadi daya tarik delegasi internasional untuk datang langsung ke lapangan,” tegasnya.